Kota Bengkulu — Ketua Komisi II DPRD Kota Bengkulu sekaligus Ketua Fraksi Golkar, Rodi, S.Kom., M.M., kembali menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2025 yang digelar pada Senin (8/12) di kediamannya.
Pada pertemuan tersebut, sejumlah warga menyampaikan berbagai persoalan terkait infrastruktur, layanan publik, hingga masalah nelayan tradisional.

Aspirasi Utama: Lampu Jalan, Kondisi Jalan, dan Siring

Rodi mengatakan bahwa masyarakat masih menyoroti persoalan infrastruktur dasar yang belum terselesaikan.

“Banyak masukan dari masyarakat, terutama soal lampu jalan, kondisi jalan, dan siring,” ujar Rodi.

Untuk memaksimalkan pembahasan, Komisi II mengundang Dinas Perkim dan Dinas Perhubungan dalam reses tersebut. Namun, Dinas PUPR tidak diundang.

Alasan Tidak Mengundang Dinas PUPR

Rodi menegaskan bahwa keputusan itu diambil karena aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan PUPR tidak kunjung direalisasikan, meski sudah dua kali dibawa melalui reses sebelumnya.

“Dua kali kita reses, aspirasi masyarakat satu pun belum ditindaklanjuti. Jadi percuma kalau kita undang lagi,” tegasnya.

Menurut Rodi, masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah yang responsif. Karena itu, ia meminta agar OPD yang terkait benar-benar memperhatikan aspirasi warga, bukan sekadar hadir tanpa hasil.

Keluhan Nelayan: Bantuan Belum Merata dan Perubahan Data KTA

Selain persoalan infrastruktur, sejumlah nelayan dari wilayah pesisir juga menyampaikan kendala mengenai bantuan perikanan dan validasi data nelayan.

Rodi menjelaskan bahwa dirinya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) untuk mendorong penganggaran bantuan bagi nelayan tradisional.

Salah satu masalah yang dikeluhkan nelayan adalah perubahan data pada KTA (Kartu Tanda Anggota) meskipun NIK mereka tetap sama.

“KTA-nya kok berubah-ubah, tapi NIK-nya sama. Soal teknis itu kita tidak tahu, karena itu kembali ke DKP. Bisa jadi karena verifikasi, tapi tetap dikembalikan ke sistem DKP,” jelasnya.

Rodi berharap DKP dapat memberikan penjelasan terbuka dan memastikan sistem pendataan nelayan berjalan transparan, akurat, dan tidak merugikan masyarakat.

Penutup

Sebagai Ketua Komisi II DPRD Kota Bengkulu, Rodi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat, khususnya terkait infrastruktur, ekonomi kerakyatan, dan kesejahteraan nelayan.

Ia berharap seluruh OPD dapat memperbaiki kinerja dan memastikan setiap usulan masyarakat mendapatkan tindak lanjut yang nyata.