Jakarta – Peran Nahdlatul Ulama (NU) sebagai kekuatan civil society dinilai perlu terus diperkuat di tengah dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, NU dipandang memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, serta mengawal jalannya kehidupan bernegara sesuai konsensus nasional.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, M. Sarmuji, menilai kontribusi NU akan lebih besar apabila berfokus pada politik kebangsaan dibandingkan terlibat dalam politik praktis.
"NU tentu lebih baik terlibat dalam politik besar, yakni politik kebangsaan, dengan memosisikan diri sebagai civil society yang bisa menasihati negara. Ini yang saat ini sangat kurang, apalagi menasihati dengan cara yang adem penuh kelembutan seperti tradisi NU," kata M. Sarmuji, dalam diskusi "Bincang-bincang Menjelang Muktamar NU" bertajuk NU Masa Depan dan Masa Depan NU yang diselenggarakan Yayasan Talibuana Nusantara di Jakarta, Kamis (2/7/26).
Menurut Sarmuji, keterlibatan lembaga keagamaan dalam politik praktis yang bersifat pragmatis berpotensi mengurangi marwah organisasi. Ia menilai kepentingan politik jangka pendek dapat menggeser fungsi utama organisasi kemasyarakatan sebagai penjaga kepentingan rakyat.
Sebaliknya, ia menekankan bahwa politik kebangsaan menuntut perhatian terhadap kualitas demokrasi, sistem pemilu, serta etika dalam penyelenggaraan negara. Dengan mengambil posisi tersebut, NU dinilai akan memiliki pengaruh moral dan kultural yang lebih kuat dalam memberikan masukan kepada para pengambil kebijakan.
"Sebagai orang NU yang tidak berada di partai yang identik dengan NU, saya berharap kelekatan NU dengan politik kecil itu dikurangi, sebaliknya keterlibatan NU di politik besar harus makin diperkuat," urai Sarmuji.
Ia juga menegaskan bahwa tradisi kepemimpinan dalam Islam mengedepankan pendekatan dialog yang santun dan persuasif dalam memberikan nasihat kepada pemimpin. Menurutnya, cara tersebut lebih efektif dibandingkan pendekatan yang bersifat konfrontatif.
"Karakter ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, kalau mau menasihati pemimpin maka tariklah dia dalam ruang yang tertutup. NU punya tradisi seperti itu, bisa menasihati negara tanpa membuat negara tersinggung," jelas Sarmuji.
Sarmuji meyakini, apabila konsisten menjalankan peran dalam politik kebangsaan, NU dapat menjadi kekuatan moral yang menjaga arah pemerintahan agar tetap berjalan sesuai konstitusi. Kritik yang disampaikan secara elegan dan berwibawa, menurutnya, merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan kehidupan demokrasi di Indonesia.
“Maka dibutuhkan betul organisasi seperti NU yang bisa menasihati negara supaya tetap dalam track yang benar dengan cara yang lebih bisa diterima. NU tidak perlu sibuk siapa yang menang pemilu dan siapa yang menang pilpres. NU tidak perlu khawatir enggak dapat berkat politik, karena justru NU makin diperhitungkan kalau bermain di politik besar,” kata Sarmuji.
