Kota Bengkulu — Ketua Komisi II DPRD Kota Bengkulu sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar, Rodi, S.Kom., M.M., menggelar kegiatan reses masa sidang ke-III Tahun 2025 untuk menyerap aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) I Muara Bangkahulu, Teluk Segara, dan Sungai Serut.
Kegiatan reses tersebut berlangsung di Kelurahan Pondok Besi, Senin (8/12/2025).
Penerangan Jalan dan Kerusakan Siring Jadi Keluhan Utama
Dalam reses tersebut, Rodi menyampaikan bahwa mayoritas warga mengeluhkan minimnya penerangan jalan serta kerusakan jalan dan siring di sejumlah titik lingkungan permukiman.
“Kita saat ini berada di masa sidang ke-III tahun 2025. Banyak masukan dari masyarakat, khususnya terkait penerangan jalan dan perbaikan siring. Ini menjadi perhatian serius bagi kami di DPRD,” ujar Rodi.
Sebagai bentuk keseriusan, Rodi secara resmi mengundang Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) serta Dinas Perhubungan untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat.
PUPR Tidak Diundang, Ini Alasannya
Rodi menjelaskan bahwa Dinas PUPR tidak diundang dalam reses kali ini. Keputusan tersebut diambil karena aspirasi warga yang sebelumnya disampaikan kepada dinas terkait belum juga direalisasikan, meskipun telah dibahas dalam dua kali reses sebelumnya.
“Dua kali kita reses, aspirasi masyarakat belum satu pun diakomodir. Kita berharap pada tahun 2026 aspirasi yang sudah diangkat ini benar-benar bisa direalisasikan dan tidak kembali bergeser,” tegasnya.
Menurut Rodi, kehadiran OPD harus diiringi dengan komitmen tindak lanjut agar masyarakat merasakan dampak nyata dari kegiatan reses.
Nelayan Sampaikan Masalah Bantuan dan Data KTA
Selain persoalan infrastruktur, aspirasi juga datang dari kelompok nelayan. Mereka menyampaikan keluhan terkait bantuan alat tangkap serta perubahan data pada Kartu Tanda Anggota (KTA) nelayan, meskipun Nomor Induk Kependudukan (NIK) tetap sama.
Rodi menegaskan bahwa persoalan tersebut berada dalam kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).
“Secara teknis kami tidak mengetahui detailnya, karena itu merupakan kewenangan DKP. Di sana ada proses verifikasi data. DKP sendiri merupakan mitra Komisi III, bukan Komisi II,” jelas Rodi.
Dorong Perhatian Serius untuk Kesejahteraan Nelayan
Lebih lanjut, Rodi menilai kondisi nelayan saat ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Pasalnya, penghasilan nelayan sangat bergantung pada cuaca laut yang tidak menentu.
“Kondisi cuaca sekarang sulit diprediksi. Pemerintah harus lebih hadir dan memperhatikan nelayan, karena pendapatan mereka sepenuhnya bergantung pada hasil laut,” pungkas Rodi.
Penutup
Melalui kegiatan reses ini, Rodi menegaskan komitmennya sebagai Ketua Komisi II DPRD Kota Bengkulu untuk terus mengawal aspirasi masyarakat, khususnya di sektor infrastruktur, ekonomi kerakyatan, dan kesejahteraan nelayan, agar benar-benar masuk dalam prioritas pembangunan daerah.
