Yosua Y Ariyanto
Jakarta – Guru Besar Hubungan Internasional Busan University of ForeignStudies (BUFS), Korea Selatan, Prof. Ali Mochtar Ngabalin, menilai bahwa kekuatan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi, teknologi, militer, maupun diplomasi, tetapi juga oleh kemampuannya menjaga ideologi, ketahanan keluarga, dan nilai-nilai moral.
Menurutnya, bangsa yang memiliki kesadaran sejarah akan lebih mampu menyaring berbagai pengaruh global tanpa kehilangan jati dirinya.
“Negara yang punya ingatan tahu apa yang harus diterima dan yang harus ditolak sebelum terlambat. Masa depan bangsa tidak melulu soal tentara, teknologi, diplomasi, cadangan energi, atau kekuatan ekonomi,” kata Ngabalin dalam keterangannua, Kamis (2/7/26).
Ia mengatakan bahwa masa depan bangsa juga ditentukan oleh keberanian mempertahankan keluarga, moral publik, dan martabat sejarahnya.“Itulah yang kita sebut ideologi,” ujarnya.
Rusia Dinilai Menempatkan Ideologi sebagai Kepentingan Strategis
Politisi Partai Golkar ini menilai, Rusia di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin menempatkan persoalan ideologi sebagai bagian penting dalam kebijakan negara.
Menurutnya, Rusia memandang dirinya bukan sekadar negara dengan batas wilayah administratif, melainkan sebuah peradaban yang dibentuk oleh sejarah panjang, tradisi, agama, pengalaman perang, serta identitas nasional yang kuat.
Dalam konteks tersebut, lanjut Ngabalin, kebijakan Rusia terhadap gerakan LGBT dipahami sebagai bagian dari upaya mempertahankan sistem nilai yang diyakini negara, bukan semata-mata mengatur perilaku pribadi warga negara.
“Di mata Moskow, isu ini berkaitan dengan keluarga, pendidikan, demografi, dan keberlanjutan bangsa,” ucapnya.
Ngabalin menjelaskan, Rusia mulai membatasi propaganda hubungan seksual nontradisional kepada anak-anak pada 2013. Kebijakan itu kemudian diperluas pada 2022 dengan melarang promosi LGBT di media, internet, film, buku, iklan, dan ruang publik.
Pada 2023, Mahkamah Agung Rusia menetapkan apa yang disebut sebagai international LGBT movement sebagai organisasi ekstremis. Setahun kemudian, gerakan tersebut dimasukkan ke dalam daftar pemantauan ekstremisme oleh Rosfinmonitoring.
Menurutnya, rangkaian kebijakan itu menunjukkan cara Rusia memandang keluarga sebagai salah satu fondasi utama negara.
“Jika keluarga melemah, sekolah ikut melemah. Jika sekolah melemah, karakter generasi muda ikut goyah. Ketika generasi kehilangan akar, negara sebesar apa pun akan rapuh dari dalam,” ujarnya.
Pertarungan Global Kini Bergeser ke Ranah Nilai dan Ideologi
Ngabalin, yang juga merupakan Anggota Tetap Gerakan Internasional untuk Pembebasan Bangsa-Bangsa, mengatakan persaingan antarnegara saat ini tidak lagi hanya berlangsung di bidang ekonomi maupun pertahanan. Menurutnya, pertarungan kini juga terjadi melalui penyebaran ideologi, budaya, media digital, sistem pendidikan, industri hiburan, hingga pembentukan opini publik lintas negara.
Oleh karena itu, ia menilai setiap negara perlu memiliki kemampuan menjaga identitas nasional dan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa agar tidak mudah tergerus oleh arus globalisasi.
Ia mengakui kebijakan Rusia menuai kritik dari sejumlah negara Barat. Namun, menurutnya, setiap negara memiliki pengalaman sejarah, budaya, serta sistem nilai yang berbeda sehingga pendekatan yang diambil pun tidak selalu sama.
“Rusia berkali-kali menghadapi invasi, perang ideologi, tekanan ekonomi, dan upaya mengikis identitas nasionalnya
