Yosua Y Ariyanto
BENGKULU — Kekosongan kas daerah (Kasda) Pemerintah Kota Bengkulu menjadi sorotan tajam di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu. Setelah sebelumnya Fraksi PKS dan PAN menyampaikan kritik, kini giliran Ketua Fraksi Golkar yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II, Rodi, SH, menyuarakan kekhawatirannya terhadap dampak serius dari kondisi tersebut.
Menurut Rodi, kekosongan kas daerah dapat melumpuhkan berbagai program pemerintahan, termasuk kegiatan yang sudah direncanakan DPRD seperti agenda reses yang seharusnya digelar minggu ini.
“Kegiatan kami seperti reses terancam batal. Ini akan kami pertanyakan langsung kepada Pj Wali Kota Bengkulu. Kok bisa kas daerah sampai kosong begini?” tegas Rodi saat ditemui di Gedung DPRD, Rabu (4/12).
Target PAD Dinaikkan Meski Realisasi Rendah
Kekhawatiran Rodi senada dengan pernyataan Kusmito Gunawan, Ketua Fraksi PAN DPRD Kota. Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD beberapa waktu lalu, Kusmito mengkritisi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2024, terutama target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang justru dinaikkan sebesar Rp7 miliar, meskipun realisasi pendapatan hingga Triwulan III baru mencapai 54 persen.
“Saya menolak kenaikan target PAD. Tapi Kepala Bapenda tetap bersikeras target Rp295 miliar akan tercapai, padahal realisasinya masih jauh dari harapan,” ungkap Kusmito.
Rincian target PAD APBD-P 2024 meliputi:
Pajak Daerah: Rp196 M
Retribusi Daerah: Rp32 M
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (HPKD): Rp1 M
Lain-Lain Pendapatan Sah (LLPS): Rp65 M
Dukungan terhadap Hak Interpelasi Pj Wali Kota
Melihat kondisi yang kian mengkhawatirkan, Irman Sawiran dari Fraksi PKS menggagas hak interpelasi terhadap Penjabat (Pj) Wali Kota Bengkulu, Arif Gunadi. Usulan ini mendapat dukungan dari berbagai fraksi, termasuk Fraksi PAN dan Golkar.
“Kita mendengar langsung dari bagian keuangan bahwa kas daerah kosong. Ini menjadi tanda tanya besar. Waktunya kita gunakan hak interpelasi untuk mencari kejelasan,” ujar Irman.
Kusmito turut menegaskan bahwa kritik yang ia sampaikan bukanlah bentuk oposisi, melainkan upaya untuk menjaga integritas dan keberlangsungan pembangunan Kota Bengkulu.
“Kami tetap bagian dari Helmi Hasan. Tapi bukan berarti kami tidak boleh kritis. Saya bahkan siap mengutus kader terbaik Fraksi PAN untuk bergabung di Pansus nantinya,” tegas Kusmito.
Penutup: Perlu Transparansi dan Langkah Cepat
Kondisi kekosongan kas daerah jelang akhir masa jabatan Pj Wali Kota Bengkulu menjadi sinyal darurat yang memerlukan penanganan segera. DPRD Kota Bengkulu, sebagai representasi rakyat, menunjukkan sikap tegas dalam menjaga stabilitas keuangan daerah dan memastikan tidak ada program pembangunan yang terhenti akibat buruknya tata kelola anggaran.
