Yosua Y Ariyanto
Jakarta – Sekretaris Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG), Azhar Adam, menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto mencopot pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi indikasi kuat bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas nasional yang harus dijalankan dengan pengawasan menyeluruh dan berjenjang.
Menurut Azhar, MBG tidak hanya berfokus pada distribusi makanan kepada masyarakat, tetapi juga merupakan kebijakan strategis yang berkaitan langsung dengan masa depan generasi muda Indonesia. Oleh karena itu, program tersebut membutuhkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkesinambungan pada setiap tahapan pelaksanaannya.
“Keberhasilan MBG tidak cukup hanya diukur dari serapan anggaran atau jumlah makanan yang dibagikan, tetapi apakah benar-benar sampai kepada sasaran dengan standar gizi yang tepat,” ujar Azhar Adam dalam keterangannya, Rabu (3/6/26).
Azhar menuturkan bahwa semakin luas cakupan sebuah program pemerintah, maka tantangan dalam proses pengawasannya juga akan semakin kompleks. Karena itu, menurut dia, laporan administratif semata belum cukup untuk memberikan gambaran utuh mengenai kondisi yang terjadi di lapangan.
Ia menjelaskan bahwa BSNPG memiliki jaringan yang tersebar hingga tingkat akar rumput dan selama ini berperan dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu. Jaringan tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk membantu memantau pelaksanaan Program MBG di berbagai daerah.
“Pengawasan berbasis jaringan masyarakat bisa menjadi mata dan telinga tambahan bagi pemerintah untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan,” katanya.
Lebih lanjut, Azhar menyebut terdapat tiga fungsi utama yang dapat dijalankan BSNPG dalam mendukung pengawasan program MBG. Pertama, melakukan deteksi dini terhadap berbagai persoalan yang muncul di lapangan. Kedua, menjadi penghubung komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Ketiga, memperkuat aspek akuntabilitas dalam pelaksanaan program.
Ia juga menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam mengawasi program pemerintah tidak dapat dipandang sebagai aktivitas yang bersifat partisan. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab bersama guna memastikan setiap kebijakan publik berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Ini bukan soal politik praktis, tetapi soal memastikan uang negara benar-benar kembali dalam bentuk manfaat bagi rakyat,” tegasnya.
Azhar menilai langkah evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap BGN menunjukkan keseriusan dalam menjaga mutu dan efektivitas Program MBG. Meski demikian, ia menekankan bahwa penguatan pengawasan dari unsur masyarakat tetap diperlukan agar kualitas pelaksanaan program tidak hanya terlihat baik secara administratif.
Ia berharap kolaborasi yang erat antara pemerintah dan berbagai elemen masyarakat dapat semakin memperkuat keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis sebagai agenda strategis nasional yang secara langsung mendukung pemenuhan kebutuhan dasar serta peningkatan kualitas generasi masa depan Indonesia.
