BENGKULU – Ketua Komisi II DPRD Kota Bengkulu, Rodi, S.Kom., M.M., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Bengkulu dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2026, Selasa, 29 September 2026.
Rapat paripurna tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pembahasan perubahan APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2026. Dalam rapat ini, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Raperda P-APBD 2026.
Pembahasan perubahan APBD dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan dan kebutuhan anggaran daerah dengan perkembangan kondisi selama tahun berjalan. Karena itu, setiap perubahan anggaran perlu dibahas secara cermat agar penggunaannya tetap mengacu pada kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Banggar Sampaikan Hasil Pembahasan P-APBD 2026
Dalam rapat paripurna, laporan hasil pembahasan Banggar menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan DPRD terhadap Raperda P-APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2026.
Pembahasan anggaran tidak hanya berkaitan dengan angka pendapatan dan belanja daerah. Lebih dari itu, APBD menjadi instrumen penting dalam menjalankan berbagai program pemerintah daerah, termasuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta sektor-sektor lain yang berkaitan langsung dengan kebutuhan warga.
Kehadiran Rodi dalam rapat tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan tugas DPRD Kota Bengkulu dalam mengikuti pembahasan dan proses penganggaran daerah.
Sebagai Ketua Komisi II DPRD Kota Bengkulu, Rodi turut mengikuti dinamika pembahasan kebijakan daerah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Pembahasan anggaran diharapkan dapat memastikan program yang menjadi prioritas pemerintah daerah memiliki dukungan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
Perubahan APBD Perlu Tepat Sasaran
Perubahan APBD merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Melalui pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah, sejumlah penyesuaian anggaran dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan daerah.
Karena itu, proses pembahasan harus dilakukan secara terbuka dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Setiap anggaran yang disepakati diharapkan dapat memberikan manfaat nyata, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pembangunan Kota Bengkulu.
Rapat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan Banggar terhadap Raperda P-APBD 2026 menjadi tahapan penting sebelum proses selanjutnya dalam penetapan perubahan APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2026.
Melalui fungsi anggaran yang dijalankan DPRD, pembahasan P-APBD diharapkan dapat menghasilkan kebijakan keuangan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung keberlanjutan pembangunan Kota Bengkulu.
