Yosua Y Ariyanto
BENGKULU – Ketua Komisi II DPRD Kota Bengkulu, Rodi, S.Kom, MM, menyoroti kendala yang dihadapi Pegawai Tidak Tetap (PTT) dalam mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Salah satu hambatan utama adalah syarat minimal dua tahun masa kerja, yang membatasi peluang bagi banyak PTT yang belum mencapainya.
Rodi mendorong pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi PTT dengan masa kerja di bawah dua tahun agar bisa mengikuti seleksi PPPK. Menurutnya, banyak PTT yang telah menunjukkan kinerja baik meskipun belum memenuhi syarat masa kerja.
“Banyak tenaga PTT yang kompeten dan berdedikasi, tetapi mereka terhambat oleh aturan dua tahun kerja. Kami berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan yang lebih fleksibel agar mereka juga berkesempatan menjadi PPPK,” ujar Rodi.
Pentingnya Transparansi dan Keadilan
Selain menyoroti persyaratan masa kerja, Rodi juga menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses rekrutmen PPPK. Ia mengingatkan agar seleksi dilakukan secara objektif dan tidak diskriminatif, sehingga semua PTT memiliki kesempatan yang sama berdasarkan kompetensi dan kinerja mereka.
“Proses seleksi harus transparan dan adil. Penilaian sebaiknya berfokus pada kompetensi dan kinerja, bukan hanya pada lama masa kerja,” tambahnya.
DPRD Siap Mengawal Proses Rekrutmen
Sebagai bentuk komitmen, Rodi mengajak anggota DPRD Kota Bengkulu untuk terus mengawal proses rekrutmen ini. Ia ingin memastikan aspirasi para PTT mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Kami di DPRD akan terus mengawasi dan memastikan bahwa proses rekrutmen PPPK ini berjalan sesuai prinsip keadilan. Semua PTT yang memenuhi syarat harus mendapatkan kesempatan yang sama,” tegasnya.
Harapan bagi PTT di Bengkulu
Dengan adanya dorongan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat meninjau kembali persyaratan masa kerja dalam seleksi PPPK. Kebijakan yang lebih fleksibel akan membuka peluang bagi lebih banyak PTT untuk meningkatkan status kepegawaian mereka, sehingga kesejahteraan dan profesionalisme tenaga kerja di sektor pemerintahan dapat terus meningkat.
