BENGKULU – Komisi II DPRD Kota Bengkulu menggelar rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu, Selasa, 10 November 2026. Rapat tersebut membahas program kerja dan rencana kegiatan dinas untuk Tahun Anggaran 2027.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bengkulu, Rodi, S.Kom., M.M., bersama anggota Komisi II mengikuti pembahasan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD terhadap program pembangunan daerah.
Pembahasan program kerja ini menjadi salah satu tahapan penting dalam memastikan rencana kegiatan perangkat daerah selaras dengan kebutuhan pembangunan Kota Bengkulu. Terlebih, sektor pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam rapat tersebut, pembahasan diarahkan pada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas PUPR pada tahun mendatang. Perencanaan yang matang diperlukan agar setiap kegiatan memiliki sasaran yang jelas, sesuai kebutuhan daerah, serta dapat dilaksanakan secara efektif.
Pastikan Program Infrastruktur Sesuai Kebutuhan Masyarakat
Sektor pekerjaan umum memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jalan, drainase, hingga infrastruktur pendukung lainnya, seluruhnya membutuhkan perencanaan dan pengawasan yang baik.
Karena itu, DPRD perlu mencermati rencana program yang diajukan agar anggaran daerah dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran. Kesesuaian antara kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan, dan kemampuan keuangan daerah menjadi hal penting dalam pembahasan tersebut.
Melalui rapat kerja ini, Komisi II DPRD Kota Bengkulu menjalankan perannya dalam mengawal perencanaan pembangunan agar program yang disusun tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Perencanaan 2027 Perlu Berorientasi pada Hasil
Pembahasan program kerja Tahun Anggaran 2027 diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang lebih terarah dan terukur. Setiap kegiatan perlu memperhatikan skala prioritas, efektivitas penggunaan anggaran, serta dampaknya terhadap kebutuhan masyarakat.
Komisi II DPRD Kota Bengkulu juga memiliki peran untuk memastikan program yang direncanakan dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan.
Melalui pembahasan bersama Dinas PUPR, diharapkan pembangunan infrastruktur di Kota Bengkulu pada 2027 dapat berjalan lebih optimal, mendukung aktivitas masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan di berbagai wilayah kota.
